MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN SEMI PRESIDENSIAL

TUGAS KELOMPOK

PKN

SISTEM PEMERINTAHAN SEMI PRESIDENSIAL

OLEH :

Ø Agus Riyono

Ø Eka Nurjiati Mayang Putri

Ø Fatmawati

Ø Yuta Indah Lestari

Kelas          : XII IPA 1

SMA NEGERI 01 RASAU JAYA

TAHUN AJARAN 2015/2016

A.  Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Sistem pemerintahan semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.

Dalam   praktik pemerintahan   dapat   terjadi   dua kemungkinan  presiden  kuat  atau  sebaliknya  lemah.  Sebagai  contoh  Presiden  Austria, Islandia,  dan  Irlandia  itu  lemah  meskipun  mereka  dipilih  oleh  rakyat,  namun  dalam praktiknya  pemerintahan-pemerintahan  demokrasi  ini bersifat  parlementer.  Kemudian Perancis  dengan  kedudukan  presidennya  yang  kuat  memiliki  pemerintahan  presidensial (sebelum tahun 1980). Namun Perancis memasuki periode pemerintahan gabungan (1986 –  1988)  ketika  Presiden  Francois  Mitterand  kehilangan  suara  mayoritasnya  di  Majelis Nasional  dan  terpaksa  mengangkat  lawan  politiknya  yang  utama,  Jacques  Chirac  untuk jabatan  perdana  menteri.  Chirac  menjadi  kepala  pemerintahan,  kekuasaan  Mitterand berkurang  dan  hanya  memegang  peranan  khusus  dalam  politik  luar  negeri,  sehingga demokrasi  Perancis  telah  bergeser  ke  pola  parlementer,  setidaknya  untuk  sementara waktu. Dari kasus ini kemudian melahirkan “sistem pemerintahan semi presidensial”.

Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.

B.   Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Dilihat dari presidensial

1.      Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

2.      Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

3.      Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Dilihat dari parlementer 

1.      Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.

2.      Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

3.       Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

C.   Sistem Pemerintahan Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial

Pendalaman teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer		Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)			seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	tidak ditentukan jangka waktu
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden		Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden		Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden		Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya			tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional		Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak		ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu			hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden		Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan			Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara			dianggap bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen	tepat waktu		berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

D.  Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

a.       Kelebihan :
·         Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
·         Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
·         Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
·         Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
b.      Kekurangan:
·         Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
·         Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
·         Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
·         Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

E.   Contoh Negara-Negara yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

  Algeria                                                                        Cape Verde 

Armenia                                                           Republik Demokratik Kongo

Burkina Faso                                                   Djibouti

 Timor Timur                                                    Mesir

 Perancis                                                           Georgia

 Guinea-Bissau                                                 Guyana

 Haiti                                                                Madagaskar

 Mali                                                                 Niger

 Mauritania                                                       Palestina

 Portugal                                                           Syria

 Rusia                                                               Taiwan (Republik Tiongkok)

 Romania                                                          Tajikistan

 São Tomé dan Príncipe                                   Tunisia

 Senegal                                                            Ukraina

 Sri Lanka

F.    Sistem Pemerintahan di Negara Perancis

Negara Perancis saat ini (terkenal dengan istilah Republik Kelima) merupakan sebuah negara Republik dan berbentuk negara kesatuan. Perancis menganut sistem pemerintahan semi presidensiil. Mengapa disebut semi Presidensiil? Ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensiil secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet. Untuk urusan legislatif, Perancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu (bikameral) yang terdiri dari National Assembly (sidang Nasional) dan Senat Tidak Berpendapat (Perliament Sovereignity). Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sistem legislatif trikameral (3 pintu) yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPRD. Di Perancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara electoral college yang terdiri dari wakil-wakil daerah / kota. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di perancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan - dewan menteri berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parliement Sovereignity akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta mengawasi pelaksanaan referendum. Konstitusi yang dianut oleh Negara Perancis adalah konstitusi tertulis. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, konstitusi Perancis ini lebih regid (lebih kaku). Terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif yang ada di tangan parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudicial di tangan badan kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh eksekutif dan terbagi menjadi dua. Yaitu Peradilan Kasasi (Court of Casation) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh Tribunal des Conflits. i :